Pertama-tama, kami sampaikan solidaritas kepada gerakan buruh yang melakukan aksi pada Mayday pada 1 Mei 2016 ini. Perjalanan panjang perjuangan demi kesejahteraan tidak pernah selesai, karena kapitalisme pun terus memperbarui dan memperbanyak dirinya melalui politik. Kedua, kami sampaikan pula solidaritas kepada para Tendik, pedagang Bonbin, dan mahasiswa yang melakukan aksi gabungan pada tanggal 2 Mei 2016. Ketidakadilan tidak bisa dihadapi dengan diam. Segala niat baik demi pengejawantahan ide kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan di kampus yang mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai Universitas Pancasila dan Kerakyatan pastilah dapat menghasilkan dampak yang baik pula. Kami khawatir, kewarasan pada lingkungan akademik ini sedang sekarat karena pragmatisme kampus sendiri dalam transformasinya menjadi sebuah usaha bisnis pencari kapital.
     Bentuk-bentuk gerakan masyarakat sipil, seperti yang dilakukan buruh adalah respon terhadap penghisapan oleh kapitalisme. Negara-negara di Asia termasuk dalam negara yang menggunakan model eksklusif untuk mengakomodasi ralasi antara negara dan kapital (Savirani, TT). Indonesia bersama negara Asia lainnya termasuk dalam wilayah yang perkembangan industrinya terlambat dibandingkan negara di Eropa. Perkembangan industri harus digerakkan oleh negara (state-led development).
     Sebagai negara pembangunan, maka pemerintah Indonesia atas nama negara memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar untuk mengintervensi proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Demi mencapai pertumbuhan ekonomi itulah, Indonesia berorientasi menjadi negara ramah investasi dengan menekan cost dari proses produksinya. Salah satu faktor utama produksi yang ditekan adalah upah buruh.
    Orde Baru jelas-jelas menerapkan model negara-perusahaan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi tersebut (Beeson, M., & Hadiz, V., 1998). Buruh beserta gerakannya dikontrol dengan kuat melalui satu-satunya serikat buruh yang ada, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Ruang gerak buruh menjadi sangat sempit. Visi untuk menjadi negara maju yang dibawa oleh Soeharto berhasil membungkam gerakan buruh dan membuatnya tunduk pada para penguasa kapital.
Juliawan (2011) menemukan ada tiga karakter dari gerakan perjuangan buruh pasca reformasi ini. Pertama, protes sosial sebagai metode aksi buruh sudah menjadi hal umum dalam kehidupan berdemokrasi dewasa ini. Aksi tersebut bertujuan untuk mengintervensi atau mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Intervensi tersebut pernah berbuah manis dengan kesuksesan yang mereka capai.
   Kedua, kebiasaan protes ini terjadi dengan frekuensi yang tinggi, dan dengan peserta aksi yang inklusif. Dalam menyuarakan aspirasinya, gerakan buruh menggunakan berbagai cara untuk membangkitkans kesadaran kolektif masyarakat untuk dapat menekan pemerintah. Gerakan tersebut memiliki ujung yang sama, yaitu merebut ruang publik, yang secara harfiah sebagai ruang fisik maupun ruang wacana melalui media massa dll.
  Ketiga, pengorganisasian massa adalah solusi terhadap kelambanan dan kebebalan pemerintah yang tidak memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan kaum pekerja. Namun, gerakan ini masih lemah dalam pengorganisasiannya. Gerakan buruh rentan perpecahan karena massa yang banyak harus disatukan dalam satu komitmen bersama. Terlebih lagi, saat buruh menghadapi tantangan dalam menjalankan komunikasinya dengan pihak industri dan pemerintah dalam menegosiasi kepentingan mereka, gerakan tersebut rentan direcoki kepentingan pribadi. Gerakan rentan digembosi oleh suap, tukar-menukar kepentingan pemimpin gerakan buruh dengan pemilik modal.
    Sayang, dinamika gerakan buruh tersebut tidak selalu ditemui karena gerakan buruh pada permulaannya tidak pernah ada dan bahkan tidak dirasa penting oleh buruh itu sendiri. Pada riset yang dilakukan oleh KOMAP dan KMS, kami menemukan gejala-gejala tersebut. Tanpa adanya serikat buruh, tidak ada aktor pendamping bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya. Padahal, negara membuka seluas-luasnya bagi buruh untuk berserikat. Ketertundukkan para buruh terhadap perusahaan yang semena-mena membuka peluang yang lebih besar untuk muncul penindasan-penindasan lain. Pemerintah pun diam saja menghadapi ketertindasan buruh tersebut.
   Dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, mari membahas buruh, gerakan buruh, dan buruh wanita lebih mendalam dengan mengikuti
diskusi Pemaparan Hasil Riset Gabungan antara KOMAP dan KMS di Selasar Timur Fisipol pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 09.00 WIB.
Sorenya, mari suarakan aksimu di
Panggung Aksi Mayday di Taman San Siro Fisipol mulai pukul 15.30.
Tertanda,
KOMAP x KMS
Pertama-tama, kami sampaikan solidaritas kepada gerakan buruh yang melakukan aksi pada Mayday pada 1 Mei 2016 ini. Perjalanan panjang perjuangan demi kesejahteraan tidak pernah selesai, karena kapitalisme pun terus memperbarui dan memperbanyak dirinya melalui politik. Kedua, kami sampaikan pula solidaritas kepada para Tendik, pedagang Bonbin, dan mahasiswa yang melakukan aksi gabungan pada tanggal 2 Mei 2016. Ketidakadilan tidak bisa dihadapi dengan diam. Segala niat baik demi pengejawantahan ide kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan di kampus yang mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai Universitas Pancasila dan Kerakyatan pastilah dapat menghasilkan dampak yang baik pula. Kami khawatir, kewarasan pada lingkungan akademik ini sedang sekarat karena pragmatisme kampus sendiri dalam transformasinya menjadi sebuah usaha bisnis pencari kapital.
     Bentuk-bentuk gerakan masyarakat sipil, seperti yang dilakukan buruh adalah respon terhadap penghisapan oleh kapitalisme. Negara-negara di Asia termasuk dalam negara yang menggunakan model eksklusif untuk mengakomodasi ralasi antara negara dan kapital (Savirani, TT). Indonesia bersama negara Asia lainnya termasuk dalam wilayah yang perkembangan industrinya terlambat dibandingkan negara di Eropa. Perkembangan industri harus digerakkan oleh negara (state-led development).
     Sebagai negara pembangunan, maka pemerintah Indonesia atas nama negara memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar untuk mengintervensi proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Demi mencapai pertumbuhan ekonomi itulah, Indonesia berorientasi menjadi negara ramah investasi dengan menekan cost dari proses produksinya. Salah satu faktor utama produksi yang ditekan adalah upah buruh.
    Orde Baru jelas-jelas menerapkan model negara-perusahaan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi tersebut (Beeson, M., & Hadiz, V., 1998). Buruh beserta gerakannya dikontrol dengan kuat melalui satu-satunya serikat buruh yang ada, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Ruang gerak buruh menjadi sangat sempit. Visi untuk menjadi negara maju yang dibawa oleh Soeharto berhasil membungkam gerakan buruh dan membuatnya tunduk pada para penguasa kapital.
Juliawan (2011) menemukan ada tiga karakter dari gerakan perjuangan buruh pasca reformasi ini. Pertama, protes sosial sebagai metode aksi buruh sudah menjadi hal umum dalam kehidupan berdemokrasi dewasa ini. Aksi tersebut bertujuan untuk mengintervensi atau mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Intervensi tersebut pernah berbuah manis dengan kesuksesan yang mereka capai.
   Kedua, kebiasaan protes ini terjadi dengan frekuensi yang tinggi, dan dengan peserta aksi yang inklusif. Dalam menyuarakan aspirasinya, gerakan buruh menggunakan berbagai cara untuk membangkitkans kesadaran kolektif masyarakat untuk dapat menekan pemerintah. Gerakan tersebut memiliki ujung yang sama, yaitu merebut ruang publik, yang secara harfiah sebagai ruang fisik maupun ruang wacana melalui media massa dll.
  Ketiga, pengorganisasian massa adalah solusi terhadap kelambanan dan kebebalan pemerintah yang tidak memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan kaum pekerja. Namun, gerakan ini masih lemah dalam pengorganisasiannya. Gerakan buruh rentan perpecahan karena massa yang banyak harus disatukan dalam satu komitmen bersama. Terlebih lagi, saat buruh menghadapi tantangan dalam menjalankan komunikasinya dengan pihak industri dan pemerintah dalam menegosiasi kepentingan mereka, gerakan tersebut rentan direcoki kepentingan pribadi. Gerakan rentan digembosi oleh suap, tukar-menukar kepentingan pemimpin gerakan buruh dengan pemilik modal.
    Sayang, dinamika gerakan buruh tersebut tidak selalu ditemui karena gerakan buruh pada permulaannya tidak pernah ada dan bahkan tidak dirasa penting oleh buruh itu sendiri. Pada riset yang dilakukan oleh KOMAP dan KMS, kami menemukan gejala-gejala tersebut. Tanpa adanya serikat buruh, tidak ada aktor pendamping bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya. Padahal, negara membuka seluas-luasnya bagi buruh untuk berserikat. Ketertundukkan para buruh terhadap perusahaan yang semena-mena membuka peluang yang lebih besar untuk muncul penindasan-penindasan lain. Pemerintah pun diam saja menghadapi ketertindasan buruh tersebut.
   Dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, mari membahas buruh, gerakan buruh, dan buruh wanita lebih mendalam dengan mengikuti diskusi Pemaparan Hasil Riset Gabungan antara KOMAP dan KMS di Selasar Timur Fisipol pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 09.00 WIB.
Sorenya, mari suarakan aksimu di Panggung Aksi Mayday di Taman San Siro Fisipol mulai pukul 15.30.
Tertanda,
KOMAP x KMS