Pengantar
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Indonesia ternyata masih mengandung sejumlah ‘anomali’ demokrasi. Di antara anomali yang harus dijelaskan adalah mengapa demokratisasi yang dijalankan dari tingkat nasional hingga tingkat lokal tidak kunjung jua menghasilkan ‘buah’ berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai suatu pilihan politik, demokrasi dengan prinsip prinsip kebebasan, persamaan dan keberadabannya diyakini akan mengantarkan masyarakat menuju keadilan sosial sesuai cita cita konstitusi. Namun fakta yang berbicara tidaklah demikian, lebih dari satu dekade demokratisasi berjalan tercatat angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Badan Pusat Statistik tahun 2012 mencatat setidaknya ada 30 juta jiwa lebih rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan (BPS)[1]. Kondisi ini tentu paradoksal dengan capaian pembangunan demokrasi kita yang terus membaik, Indeks Demokrasi kita pada tahun 2011 saja mencapai 67,30, studi Larry Diamond misalkan yang membandingkan kualitas demokrasi Indonesia dengan negara negara Asia Selatan, menunjukan kualitas dan kemajuan demokrasi di Indonesia berkembang lebih pesat.[2]